Posted by 
Bukittinggi
Legislator Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Nofrizon mengungkap kekecewaannya terkait kondisi pemerintah kota Bukittinggi yang menjadi salah satu daerah pemilihannya. Ia mengkritisi kurangnya kritikan membangun yang ditujukan ke pimpinan daerah setempat.
" Salah satu tupoksi kami adalah pengawasan, saya aktif mengikuti perkembangan Bukittinggi dari masa ke masa. Jika sebelumnya kepala daerah massif dikritisi, kenapa saat ini semua seolah bungkam saja," kata Nofrizon di Bukittinggi, Sabtu (3/1).
Ia menilai banyak lembaga swadaya masyarakat (LSM) bahkan media yang tidak lagi kritis dalam segala hal terkait kinerja pemerintahan di Bukittinggi. Menurutnya, masyarakat harus memberikan masukan sebagai sosial kontrol pembangunan daerah.
"Saya ambil contoh, kegiatan pacu kuda di tengah kondisi bencana dan efisiensi anggaran. Ini tidak pas, walau ada unsur galang donasi, akhirnya malah membuat jatuhnya korban dari joki yang terjatuh. Anggaran penyelenggaraan sebesar Rp 200 juta itu bisa dibelikan sembako ber ton-ton,'" kata Nofrizon.
Ia mengatakan terjadi dinamika penyelenggaraan pemerintahan yang monoton di Bukittinggi termasuk janji kampanye Wali Kota terpilih, selain itu Aggota Komisi III DPRD Sumbar itu turut menyoroti kinerja DPRD Bukittinggi dalam pengawasan.
" DPRD Bukittinggi juga seperti tidak banyak bergerak, saya menyuarakan ini sebagai kritikan untuk membangun dan bukan pembunuhan karakter," katanya.
Nofrizon turut menyinggung pernyataan Wali Kota Ramlan Nurmatias yang menurutnya didapat dari pengaduan masyarakat tentang pembandingan usaha ternak sapi dengan ternak kuda.
" Saya sayangkan itu, tidak sepatutnya Wali Kota membanding-bandingkan usaha masyarakat, jika beliau hobi berkuda silahkan saja tapi jangan sampai menyinggung usaha peternakan sapi yang dikatakan nilai keuntungannya lebih rendah dari beternak kuda. Tidak semua masyarakat mampu beternak kuda," kata Nofrizon.
Selain itu, Nofrizon mengkritisi kebijakan penutupan Stasiun Lambuang dan rendahnya honor atau upah yang diterima oleh pegawai Non ASN berstatus R4 yang hanya sebesar Rp 1,5 juta per bulan.
"Angkanya jauh dari upah minimum rata-rata (UMR), saya berharap rekan di DPRD Bukittinggi bisa memberikan kritisi kepada Wali Kota, suarakan kepada media jangan hanya di media sosial saja," kata Nofrizon.
" Satu lagi, saya sebelumnya pernah mendampingi Wali Kota menemui pemerintah pusat. Saya kurang yakin dengan kemampuannya untuk melobi persetujuan anggaran atau program nasional ke daerah," pungkasnya.
Emoticon